JAKARTA, parimoaktual.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menunjukkan komitmennya mendukung program tiga juta rumah dengan memberikan kemudahan pada enam layanan utama di kementeriannya.
Layanan tersebut mencakup Zona Nilai Tanah (ZNT), proses sertipikasi, Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Hak Tanggungan, dan Roya.
“Saya sudah mendengar berbagai keluhan masyarakat, dan Insyaallah akan saya rapikan. Semoga proses percepatan dapat terealisasi. Saya juga akan mencari di mana hambatannya, termasuk pada isu keterbatasan sumber daya manusia (SDM),” ujar Nusron, saat menghadiri forum diskusi rumah rakyat bersama stakeholder perumahan pada perayaan HUT ke-26 Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) di Movenpick Hotel Jakarta City Center, pada Rabu (11/12/2024).
Ia mengatakan, Kementerian ATR/BPN telah menyediakan peta ZNT yang menggambarkan nilai tanah berdasarkan sekumpulan bidang tanah dengan akurasi mendekati 10 persen. Peta ini dapat diakses dengan mudah melalui situs bhumi.atrbpn.go.id. Sehingga, masyarakat maupun pengembang dapat dengan cepat mengetahui nilai tanah.
“Kami sediakan layanan ZNT untuk mempermudah masyarakat melihat nilai tanah dengan tingkat akurasi tinggi,” katanya.
Namun, ia menyoroti kendala dalam layanan sertipikasi, seperti pendaftaran, pengukuran, hingga pemecahan sertipikat. Salah satu tantangan utamanya adalah keterbatasan SDM.
“Kami melayani rata-rata 6,6 juta layanan per tahun dengan hanya 34.000 tenaga SDM. Dari jumlah tersebut, yang memiliki sertifikasi juru ukur baru 13.000 orang. Ini menyebabkan proses menjadi relatif lambat,” ungkapnya.
Terkait LSD, kata dia, pemerintah sedang menyusun Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024.
PP ini bertujuan mengatur Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) nasional untuk menjamin ketahanan pangan sekaligus memanfaatkan lahan di luar Jawa untuk perumahan dan industrialisasi.
“Kami berupaya memastikan solusi agar ketahanan pangan tetap terjaga, sementara kebutuhan akan perumahan juga dapat terpenuhi,” tambahnya.
Percepatan penerbitan juga menjadi prioritas. Bahkan ditargetkan 2.000 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di seluruh wilayah Indonesia rampung pada 2028. Hal ini akan mempercepat proses penerbitan KKPR di masa mendatang.
Dua layanan terakhir yang dipermudah adalah Hak Tanggungan dan Roya, yang telah beralih ke sistem digital sejak 2019. Dengan layanan digital ini, proses menjadi lebih cepat dan efisien.
“Digitalisasi layanan hak tanggungan dan roya telah memudahkan masyarakat serta pelaku usaha dalam mendukung realisasi program tiga juta rumah,” tegas Nusron.
Ia lantas mengajak seluruh pihak, termasuk pelaku usaha untuk mendukung percepatan layanan pertanahan ini.
“Kami fasilitasi masukan dari berbagai pihak, agar percepatan layanan ini menjadi nyata sehingga target tiga juta rumah dapat terwujud,” ungkapnya.
Sumber : Humas Kementerian ATR/BPN
