PARIMO, parimoaktual.com – Pemerintah Daerah Parigi Moutong (Parimo) Sulawesi Tengah, mengunjungi Kementrian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI), dalam rangka koordinasi dan konsultasi tentang Komunitas Adat Terpencil (KAT) dalam Mengukur indeks akan Pemberdayaan masyarakat Adat terpencil.
Dalam kunjungan tersebut, Pemda Parimo diwakili oleh Kepala Badan Penyelenggaraan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Irwan, SKM, didampingi Sekretaris Dinas Sosial Parimo, Tri Nugrah Ardiyarha, dan Kabid Pemberdayaan Sosial Yanuari Gulo.
Baca Juga : Pusdalops BPBD Parimo Catat 207 Kejadian Bencana Selama Tiga Tahun Terakhir
“Pemda Parimo berkomitmen meningkatkan Pemberdayaan dan perlindungan masyarakat adat secara menyeluruh,” ujar Irwan diruang kerja Dirjen Pemberdayaan Sosial, Kamis 09/03/2023 di Jakarta.
Irwan menjelaskan, bahwa KAT di Parimo sejak Tahun 2019 telah dilaksanakan Program khusus tentang pemenuhan Akses Dasar yaitu, biaya pendidikan bagi Anak pedalaman di level perguruan tinggi.
Dimana kata dia, potensi tersebut akan diupayakan masuk dan terserap sebagai aset Daerah dalam hal peningkatan SDM dan penciptaan lapangan kerja kedepannya.
“Pasalnya anak-anak pedalaman ini bersekolah disejumlah perguruan tinggi teknis terkemuka di Sulawesi seperti perikanan, pertanian, farmasi, kesehatan, kebidanan dan keperawatan. hal ini tentunya di dasari atas Potensi wilayah dan SDA yangada,” terangnya.
Di Parimo kata dia, sudah tersebar di enam wilayah Kecamatan dan Populasinya mencapai 25.000 jiwa. Tentunya diperlukan perencanaan dan dukungan baik dari Pemerintah Daerah Maupun Pemerintah Pusat, agar capaian dan indikator Pemberdayaan Sosial ini dapat berhasil.
Sehingga nantinya bisa searah dengan program Pusat yaitu pemerataan pembangunan yg berkeadilan Sosial.
Arah kebijakan pembangunan khususnya Kementerian sosial dibawah Dirjen Pemberdayaan akan menargetkan percepatan program KAT di Daerah-Daerah.
Sehingga diharapkan bahwa Pemda dapat mempersiapkan dukungan data dan Dokumen perencanaan yang baik, agar program ini dapat dihitung secara akurat kemudian akan disalurkan melalui dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui kementerian Sosial.
“tergantung lagi bagaimana kesiapan dan hasil verifikasi nantinya serta pengkajian oleh Tim kita dilapangan,” kata Rossita Tri Harjanti mewakili Dirjen Pemberdayaan Sosial.
Baca Juga : DP3AP2KB Parimo Gelar Sosialisasi PISA
Kementerian sosial akan terus berkoordinasi bersama kementerian terkait dan Bappenas, sehingga regulasi dan kebijakan nantinya bersifat final untuk memudahkan Akses bagi Daerah untuk memperoleh dukungan Anggaran dan program tersebut.
“KAT ini sangat kompleks dengan Sistem Organisasi Tata Kerja (SOTK), bukan hanya memberdayakan tetapi juga diperkuat dengan program kewirausahaan sosial, kita terus berupaya agar setiap program Pemerintah dalam meningkatkan kemandirian ekonomi dan sosial masyarakat dapat terintegrasi dengan baik, sesuai amanah Bapak Presiden dan Ibu Menteri,” pungkasnya. (**)
Response (1)