PARIMO, parimoaktual.com– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong dan Polres Parimo, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor), bertempat di Aula Pesat Gatra Polres Parimo, Sabtu (2/9/2023).
Hal ini dilakukan, untuk peningkatan kualitas pelayanan dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dalam rangka pengentasan kemiskinan di daerah itu.
Baca Juga : Sunarti: Pengembangan Bakat Olahraga Siswa Harus Didukung Sapras
Mewakili Bupati, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Parigi Moutong, Armin mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan untuk menyamakan presepsi dan pemahaman terhadap pelaksanaan verifikasi dan validasi DTKS.
Antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/kota, agar dalam penyelenggaraan program, baik bantuan sosial, maupun pemberdayaan sosial, lebih tepat sasaran.
Selain itu, meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinergi lintas perangkat daerah untuk selalu aktif melakukan verifikasi dan validasi DTKS.
“Kita ketahui bersama bahwa, DTKS merupakan data valid yang menjadi rujukan dalam memberi program dan kegiatan bantuan sosial oleh pemerintah pusat dan daerah,” ujar Armin.
Menurut dia, hal ini belum sepenuhnya dilakukan update data oleh pihaknya, sehingga dalam pembagian bantuan sosial selalu menimbulkan kesenjangan ditengah masyarakat.
“Karena, data pasti berbeda dinamis setiap waktu. Untuk itu, mari kita lakukan update untuk mengetahui data terbaru dari berbagai kebutuhan,” imbuhnya.
Supaya intervensinya, lebih tepat dan akurat. Kata dia, apabila pendataan ini selalu diperbaharui, maka data yang kita miliki menjadi dinamik dan terukur.
Terutama, apabila data ini dipergunakan untuk bantuan sosial, maka pemutakhiran ini sangat penting untuk mencapai bantuan 6 T. Yakni, tepat sasaran, tepat guna, tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas mutu, dan tepat administrasi.
“Untuk itu, saya berharap input dari kegiatan yang dilaksanakan ini dapat menyediakan data akurat sebagai rujukan dalam perencanaan program penanganan kemiskinan.” sebutnya.
Baca Juga : Ahli Waris Klaim Lahan SD di Parimo, Disdikbud Minta Proses Pembangunan Tetap Dilanjutkan
Selain itu, juga terciptanya komitmen untuk menjadi pelaksanaan verifikasi dan validasi data yang terpenuhi secara berkala untuk perbaikan sasaran penerimaan program penanganan bantuan. Sehingga, lebih efektif dan tepat sasaran.
Pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial kata dia, sangat penting sebagai upaya mencapai pelayanan sosial bagi warga miskin dan orang tidak mampu.
Sebab, hal ini untuk mendukung program program dalam pengentasan kemiskinan di daerah itu.
“Data yang dimunculkan dalam DTKS merupakan hasil dari musyawarah desa (Musdes) atau musyawarah kelurahan (Muskel) untuk penentuan, dan penetapan warga yang dinilai layak masuk dalam DTKS.” ujarnya.(dany)
Response (1)