PARIMO, parimoaktual.com – Wakil Bupati Parigi Moutong (Parimo), H. Abdul Sahid, menegaskan pentingnya langkah konkret dan kolaboratif dalam menekan angka kemiskinan di daerahnya.
Hal itu ia sampaikan saat mewakili Bupati dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penanggulangan Kemiskinan yang digelar di Kantor Bappeda Parimo, Rabu (22/10/2025).
Dalam sambutannya, Wabup Sahid mengapresiasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) yang telah menyusun dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025–2029.
Ia menilai, dokumen tersebut menjadi bagian dari implementasi misi Nawacita serta langkah nyata mendukung visi Indonesia 2045.
“Penanggulangan kemiskinan harus menjadi strategi utama dalam pembangunan manusia, infrastruktur, serta reformasi birokrasi dan regulasi,” ujar Sahid.
Menurutnya, kemiskinan masih menjadi persoalan mendasar yang membutuhkan penanganan serius melalui kebijakan dan program yang tepat sasaran.
Berdasarkan data, Parimo menempati urutan ketiga tertinggi di Sulawesi Tengah dengan persentase penduduk miskin mencapai 13 persen atau sekitar 71.880 jiwa.
Kondisi ini dipengaruhi berbagai faktor, seperti pendidikan, kesehatan, struktur sosial, dan budaya.
Wabup Sahid menekankan, penanggulangan kemiskinan tidak boleh hanya sebatas wacana. Ia mendorong adanya inovasi percepatan serta peran aktif seluruh pihak secara terintegrasi.
“Intervensi harus berdasarkan identifikasi masalah, kebutuhan, dan potensi masyarakat agar program penanganan kemiskinan benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.
Ia berharap, penyusunan RPKD 2025–2029 melalui FGD ini menjadi wadah interaktif bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyelaraskan program, kebijakan, dan dukungan pendanaan pembangunan daerah secara efektif, efisien, dan transparan.
Selain itu, Wabup menuturkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan melibatkan seluruh perangkat daerah lintas sektor.
Pemerintah juga harus memperhatikan kondisi sumber penghidupan masyarakat, termasuk pekerjaan, pengangguran, sanitasi, dan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, serta dokumen kependudukan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, angka kemiskinan di Parimo pada 2024 mencapai 14,20 persen, lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah yang sebesar 10,92 persen pada Maret 2025.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah daerah berpedoman pada empat prinsip utama penanggulangan kemiskinan, yaitu:
- Perbaikan dan pengembangan sistem perlindungan sosial.
- Peningkatan akses terhadap pelayanan dasar.
- Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin.
- Pembangunan yang inklusif.
Berbagai program dan kegiatan tersebut juga mengacu pada Kepmendagri No. 900.1-2850 Tahun 2025 serta Permendagri No. 53 Tahun 2020, yang meliputi:
Program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga.
Program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil.
Program peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat melalui dana desa atau kelurahan.
Dengan berbagai langkah tersebut, Pemda Parimo menargetkan penurunan angka kemiskinan secara signifikan dalam lima tahun ke depan sebagai indikator kinerja utama pemerintah daerah. (abt)
