PARIMO, parimoaktual.com – DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, meminta agar Pemerintah Daerah (Pemda) setempat memperkuat koordinasi demi mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.
Menurut Wakil Ketua DPRD Parimo, Sayutin Budianto, koordinasi antara legislatif dan Pemda perlu lebih ditingkatkan lagi. Hal itu bertujuan untuk mewujudkan harmonisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam masa persidangan kedua, kata dia, DPRD Parimo telah menyelesaikan beberapa agenda kegiatan yang telah ditetapkan dalam jadwal setiap bulan. Pelaksanaan kegiatan tersebut, terhitung sejak Januari hingga April 2025. Salah satunya, mengeluarkan beberapa rekomendasi dan lima keputusan.
Selain itu, DPRD Parimo, juga menyelesaikan pembahasan tindak lanjut laporan hasil Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI perwakilan Sulawesi Tengah, atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dalam rangka mendukung pembangunan nasional Tahun Anggaran 2023 hingga semester I 2024.
Bahkan, DPRD Parimo, juga telah menuntaskan dan menyelesaikan beberapa poin penting, termasuk Rapat Dengar Pendapat (RDP), penyediaan alat kelengkapan bersama mitra kerja, rapat koordinasi antara DPRD dan pimpinan fraksi, serta rapat penyampaian aspirasi oleh masyarakat.
“Dari beberapa produk DPRD tersebut, tentunya merupakan hasil yang dicapai melalui kegiatan, yang kemudian ditindaklanjuti dalam rapat paripurna,” ujar Sayutin dalam rapat paripurna yang digelar Rabu, 30 April 2025.
Pada masa persidangan III, ada sejumlah agenda yang akan dilaksanakan, sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana kegiatan DPRD Parimo di 2025. Sehingga, diharapkan Pemda Parimo, khususnya Sekretariat DPRD agar dapat mempersiapkan dan merespons segala kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
“Tentunya, hal ini selalu dikoordinasikan dengan pimpinan DPRD serta OPD terkait. Sehingga, program yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik dan lancar,” katanya.
Menurutnya, 2025 menjadi tahun yang sangat berat bagi Kabupaten Parimo. Di samping efisiensi anggaran, terjadi Pemilihan Suara Ulang (PSU) kepala daerah. Dengan begitu, sebagian besar anggaran telah teralokasikan. Hal ini, berdampak terhadap pelaksanaan program maupun kegiatan yang telah direncanakan dalam APBD 2025.
“Meskipun berada dalam kondisi yang sulit, kita semua tetap fokus dan komitmen untuk melaksanakan tugas, fungsi, hak, dan kewenangan. Walaupun, dengan keterbatasan anggaran,” ungkapnya. (abt)
