PARIMO, parimoaktual.com – Anggota DPRD Parigi Moutong (Parimo), Faisan Badja, meminta pemerintah daerah lebih bijak dalam merencanakan hibah lahan untuk pembangunan satuan Korem dan asrama TNI di wilayah tersebut.
Menurut Faisan, rencana pemberian hibah lahan di beberapa titik perlu dikaji kembali agar tidak bertabrakan dengan rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya.
Hal itu disampaikannya saat mengikuti rapat paripurna DPRD Parimo. Ia menilai salah satu lokasi yang direncanakan, yakni di Desa Jononunu, seharusnya dipertimbangkan kembali karena sebelumnya telah dirancang sebagai kawasan pembangunan sport center.
“Saya harap ini perlu dipertimbangkan kembali, karena salah satu lokasinya di Desa Jononunu telah direncanakan untuk sport center,” kata Faisan saat rapat paripurna DPRD Parimo, Selasa, (3/3/2026).
Ia menegaskan, pada prinsipnya DPRD sangat mengapresiasi rencana pembangunan satuan Korem dan asrama di parimo.
Namun menurutnya, pemerintah daerah juga perlu memperhatikan kebijakan awal yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan daerah.
Faisan juga menyoroti rencana pembangunan asrama di kawasan eks Sail Tomini, Desa Pelawa Baru, Kecamatan Parigi Tengah.
Menurutnya, lokasi tersebut sebelumnya telah direncanakan sebagai kawasan wisata sehingga berpotensi menimbulkan benturan pemanfaatan ruang.
“Jika di lokasi itu ada keramaian kegiatan wisata dan juga fasilitas militer, nantinya bisa saling mengganggu,” ujarnya.
Ia menambahkan, di wilayah ibu kota Kabupaten Parimo masih terdapat sejumlah lahan kosong yang dapat dipertimbangkan untuk dihibahkan, khususnya di kawasan selatan.
Menurutnya, penempatan lokasi di wilayah tersebut justru akan memperkuat tata ruang ibu kota, karena di bagian utara telah terdapat Markas Kepolisian, sementara di bagian selatan dapat ditempatkan satuan Korem dari TNI.
Faisan berharap pemerintah daerah dapat kembali mendalami rencana lokasi pembangunan Korem dan asrama, termasuk mempertimbangkan kebutuhan luas lahan yang akan dihibahkan.
“Kami sangat mengapresiasi rencana pembangunan satuan Korem di daerah ini, namun pemerintah juga harus memperhatikan keberlanjutan dan kesesuaian perencanaannya,” pungkasnya. (galih)
