PARIMO, parimoaktual.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) menggelar rapat koordinasi pencegahan dan antisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bersama instansi terkait, menyusul meningkatnya laporan kejadian karhutla di sejumlah wilayah.
Rapat yang berlangsung di Ruang Pusdalops BPBD Parimo itu digelar sebagai tindak lanjut laporan karhutla di berbagai kecamatan, sekaligus mencermati surat penyebaran informasi kaleidoskop cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPBD Parimo, Rifai, mengungkapkan bahwa sepanjang Januari 2026 telah terjadi delapan kasus karhutla di wilayah Parimo.
“Selama bulan Januari 2026,wilayah Parimo sudah mengalami delapan kejadian kebakaran hutan dan lahan,” ujar Rifai dalam rapat tersebut. Selasa, (27/01/2026).
Ia merinci, dari total delapan kejadian tersebut, lima di antaranya merupakan kebakaran lahan dan tiga lainnya kebakaran hutan, dengan sebaran terbanyak berada di wilayah eks Kecamatan Parigi.
“Dari delapan kejadian itu, lima merupakan kebakaran lahan dan tiga kebakaran hutan, dengan dominasi kejadian di wilayah eks Parigi,” katanya.
Rifai menjelaskan, dalam upaya penanganan dan pencegahan karhutla, BPBD Parimo masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana. Saat ini, pihaknya baru mampu menyalurkan peralatan sederhana ke sejumlah wilayah rawan.
“Untuk penanganan awal, sampai Selasa, 27 Januari 2026, kami baru bisa menyalurkan alat seadanya seperti alkon, tangki air, cangkul, dan sekop ke beberapa wilayah rawan,” jelasnya.
Menurutnya, keterbatasan armada menjadi kendala utama dalam penanganan karhutla di wilayah perbukitan dan pegunungan. Mobil pemadam kebakaran yang tersedia hanya efektif menjangkau kebakaran di kawasan permukiman.
“Armada pemadam kebakaran yang ada saat ini hanya mampu menjangkau kebakaran di area permukiman, sementara lokasi karhutla banyak berada di daerah pegunungan,” tegas Rifai.
Ia menambahkan, BPBD Parimo juga telah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait kemungkinan dukungan penanganan udara.
“Kami sudah mengomunikasikan kemungkinan bantuan helikopter kepada BNPB, namun tentu ada prosedur yang harus dilalui dan dipenuhi,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah daerah telah mengeluarkan surat edaran sebagai bentuk imbauan kepada masyarakat agar lebih waspada, terutama saat membuka lahan pertanian dan perkebunan.
“Melalui surat edaran, pemerintah daerah mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dan tidak sembarangan membuka lahan yang berpotensi memicu kebakaran,” kata Rifai.
Sementara itu, perwakilan Stasiun Pemantau Atmosfer Global (SPAG) Lore Lindu Bariri, Solih Alfiandi, yang mengikuti rapat secara virtual melalui Zoom, menyampaikan bahwa sebagian besar kejadian karhutla dipicu oleh kondisi kemarau.
“Dalam beberapa pekan terakhir, kejadian karhutla di Parigi Moutong lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi kemarau,” ungkap Solih.
Ia menjelaskan, berdasarkan pembaruan data, terjadi kesalahan prediksi cuaca di sejumlah lokasi karena sebelumnya diperkirakan akan terjadi hujan.
“Wilayah Sulawesi Tengah, termasuk Parigi Moutong, memang cukup sulit diprediksi karena kondisi cuaca yang sering berubah-ubah di setiap daerah,” katanya.
Menindaklanjuti paparan tersebut, Rifai menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menghadapi potensi karhutla ke depan.
“Hasil rapat pada Selasa, 27 Januari 2026, kami sepakat untuk terus memperkuat koordinasi dan memaksimalkan seluruh peralatan serta sumber daya manusia yang tersedia,” tegasnya.
Terkait penetapan status siaga karhutla, Rifai menyatakan pihaknya akan kembali melakukan koordinasi dengan pimpinan daerah.
“Untuk penetapan status siaga, kami akan berkoordinasi kembali dengan Bupati, Sekretaris Daerah, serta perangkat daerah terkait lainnya,” pungkasnya. (galih)
