PARIMO, parimoaktual.com — Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) resmi melantik kepala satuan pendidikan di lingkungan Pemda Parimo,
Pelantikan ini dilakukan untuk mengakhiri praktik penunjukan pelaksana tugas (Plt) kepala sekolah yang dinilai terlalu lama dan berdampak pada lemahnya tata kelola pendidikan.
Bupati Parimo, Erwin Burase, mengatakan hingga saat ini masih terdapat 125 satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, dan SMP yang dipimpin oleh Plt kepala sekolah.
“Pelantikan ini dilakukan untuk menertibkan tata kelola pendidikan sekaligus mengakhiri penunjukan Plt yang terlalu lama di sekolah-sekolah,” ujar Erwin dalam sambutannya di Auditorium, Jum’at (2/01/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpengaruh langsung terhadap efektivitas manajemen sekolah, mulai dari operasional hingga pengambilan keputusan strategis.
“Kita tidak bisa membiarkan sekolah terlalu lama dipimpin oleh Plt. Dampaknya langsung terasa pada manajerial dan kualitas layanan pendidikan,” tegasnya.
Erwin menegaskan, pengisian jabatan kepala satuan pendidikan merupakan bagian dari komitmen pemda untuk memastikan setiap sekolah dipimpin oleh figur yang memiliki legitimasi kewenangan dan tanggung jawab yang jelas.
Ia mengakui bahwa kebijakan rotasi, mutasi, dan promosi jabatan kerap menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat.
Namun, seluruh kebijakan tersebut, kata dia, dilakukan semata-mata demi peningkatan mutu layanan pendidikan dan pemerataan penempatan tenaga pendidik.
“Jabatan ini sifatnya sementara dan akan dievaluasi secara berkala setiap tiga bulan. Kinerja menjadi dasar utama penilaian,” jelas Erwin.
Parimo sendiri memiliki lebih dari 500 satuan pendidikan yang tersebar dari wilayah perkotaan hingga daerah terpencil.
Kondisi geografis tersebut, menurut Bupati, menuntut pemerataan penempatan kepala sekolah agar tidak terjadi ketimpangan layanan pendidikan.
“Kalau semua ingin bertugas di tempat yang dekat dan nyaman, lalu siapa yang akan mengisi sekolah-sekolah di wilayah terpencil?” katanya.
Untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemda Parimo mulai menerapkan manajemen talenta, di mana penilaian kinerja kepala sekolah dan pejabat pendidikan tidak hanya dilakukan oleh atasan, tetapi juga melibatkan bawahan serta masyarakat sebagai pengguna layanan.
“Kita ini pelayan masyarakat. Kalau kinerjanya dinilai tidak baik oleh masyarakat, tentu akan kita evaluasi,” ujar Erwin.
Ia menargetkan seluruh jabatan definitif rampung pada Januari 2026 sehingga tidak ada lagi pejabat berstatus Plt.
Di tengah keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi, Erwin menegaskan pemda tetap berkomitmen mengelola anggaran secara efektif dengan memangkas kegiatan yang tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Ia menambahkan, penugasan di wilayah terpencil bukan bentuk hukuman, melainkan bagian dari pengabdian.
Pemda Parimo kata dia, akan menyiapkan insentif serta fasilitas pendukung, seperti rumah dinas dan kendaraan operasional, bagi kepala sekolah yang bertugas di daerah terpencil.
Pelantikan ini diharapkan menjadi langkah awal pembenahan tata kelola pendidikan di Parimo, sekaligus mendorong peningkatan mutu pembelajaran dan pelayanan pendidikan di seluruh satuan pendidikan. (abt)
