PARIMO, parimoaktual.com — Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Faradiba Zaenong, menilai polemik 53 titik Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) bukan lagi sekadar soal data administratif, tetapi sudah menyangkut wibawa dan kejujuran pemerintahan daerah.
Faradiba mengatakan, publik awalnya hanya mengetahui bahwa Bupati Parimo menyetujui 16 titik WPR, namun dalam dokumen resmi yang ditandatangani langsung olehnya, jumlah tersebut justru melonjak menjadi 53 titik.
“Pertanyaannya sederhana, siapa yang menambah, atas dasar apa, dan mengapa Bupati bisa menandatangani tanpa mengetahui isi dokumen secara utuh?” ujar Faradiba, Rabu (29/10/2025).
Ia menilai, kondisi ini menimbulkan keraguan publik terhadap sistem birokrasi di daerah, apakah masih berjalan sesuai aturan, atau justru dipengaruhi oleh kedekatan dan kepentingan tertentu di balik meja kekuasaan.
Menurutnya, setiap kali masyarakat menunggu klarifikasi yang menenangkan, yang muncul justru pernyataan saling bantah dan saling menyalahkan antarpejabat, sehingga menambah kebingungan publik.
“Rakyat hanya butuh kepemimpinan yang tegas dan tahu apa yang sedang terjadi di bawah tanggung jawabnya. Bupati seharusnya menjadi penenang badai, bukan bagian dari pusarannya,” tegasnya.
Faradiba menambahkan, bila memang terjadi kesalahan atau manipulasi internal, penyelesaiannya seharusnya dilakukan secara tertutup dan bermartabat, bukan melalui pernyataan publik yang justru memperburuk citra pemerintahan.
“Semakin sering pejabat bicara tanpa arah, semakin terlihat lemahnya koordinasi dan kontrol dalam pemerintahan. Ini berbahaya bagi kepercayaan rakyat,” ujarnya.
Ia menekankan, persoalan 53 titik WPR harus dijadikan momentum koreksi, bukan ajang saling serang atau pencitraan politik.
“Pada akhirnya, kepemimpinan tidak diukur dari seberapa keras seseorang membela diri, tapi dari seberapa tenang ia menuntaskan kekacauan yang terjadi di bawah sistemnya sendiri,” tutup Faradiba. ***
