PARIGI, parimoaktual.com – Anggota DPRD Parigi Moutong (Parimo) Husen Marjengi menilai pimpinan daerah belum memiliki konsep yang jelas dalam menyelesaikan berbagai konflik di tengah masyarakat. Penilaian itu ia sampaikan saat sidang paripurna DPRD Parimo, Kamis (7/8/2025).
Dalam sidang tersebut, Husen memberi peringatan kepada pemerintah terkait visi dan misi pimpinan daerah yang akan melaksanakan tata kelola pemerintahan berkualitas.
“Saya harap aspek keamanan juga menjadi bagian dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan ini, kalau mau daerah ini maju,” tegasnya.
Husen menilai, pemerintah seharusnya memiliki metode penyelesaian konflik yang terencana, termasuk persoalan yang saat ini terjadi di Desa Sigenti, Kecamatan Tinombo Selatan.
Ia menyebut konflik di desa tersebut sudah berlangsung hampir setahun, namun belum terselesaikan.
Menurutnya, pemerintah terkesan tidak serius. Bahkan, ia menilai terdapat perbedaan pandangan antara bupati dan wakil bupati dalam menangani konflik di Sigenti.
“Seharusnya pimpinan daerah sudah melakukan pendekatan kepada kedua pihak masyarakat, memberikan edukasi, dan menindaklanjuti setiap aspirasi,” ujarnya.
Husen juga mengkritik kehadiran pemerintah, khususnya wakil bupati, yang dinilainya tidak memiliki konsep penyelesaian konflik. Ia bahkan menuding langkah yang diambil justru menambah masalah baru.
Selain itu, ia menyoroti aktivitas wakil bupati yang sering melakukan blusukan dan menggelar pertemuan tanpa arah yang jelas.
Menurutnya, hal itu justru memicu konflik dan berdampak pada hilangnya wibawa pemerintah daerah.
“Kita lihat di media sosial, wajah wakil bupati sampai ditunjuk-tunjuk warga. Kalau saya yang mengalami seperti itu, mungkin saya akan mundur dari jabatan,” ucap Husen.
Ia menegaskan, bupati dan wakil bupati harus segera menyelesaikan seluruh konflik yang terjadi di masyarakat, khususnya penyegelan kantor desa yang saat ini masih berlangsung. (galih)
