JAKARTA, parimoaktual.com – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) mengajukan roadmap ketenagakerjaan berbasis lokal dalam pertemuan strategis bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), di Jakarta, Senin (28/7/2025).
Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemda Parimo dalam mendorong reformasi ketenagakerjaan yang kontekstual, inklusif, dan berbasis data lapangan.
Bupati Parimo, H. Erwin Burase, memimpin langsung audiensi yang berlangsung di ruang rapat Sekretaris Jenderal Kemnaker.
Dalam pertemuan itu, ia menyampaikan empat usulan strategis sebagai respons terhadap persoalan ketenagakerjaan di daerah.
“Masalah ketenagakerjaan bukan sekadar soal angka pengangguran, tapi menyangkut rendahnya kualitas pekerjaan serta keterbatasan akses pelatihan,” ujar Erwin.
Empat usulan tersebut antara lain: pelatihan vokasi berbasis potensi lokal seperti pertanian, perikanan, UMKM, dan digitalisasi desa; pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) serta Mobile Training Unit (MTU); digitalisasi layanan pasar kerja dari tingkat kabupaten hingga desa; serta sinkronisasi job fair pusat dan daerah agar selaras dengan kompetensi lokal dan kebutuhan industri.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, jumlah penduduk usia kerja di Parimo mencapai 348.938 jiwa, dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 74,68 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2,10 persen.
“Walau tingkat pengangguran tergolong rendah, lebih dari 58 ribu orang bekerja tanpa upah sebagai pekerja keluarga.
Ini menunjukkan lemahnya perlindungan kerja dan rendahnya produktivitas sektor informal,” jelasnya.
Sekretaris Jenderal Kemnaker, Prof. Dr. Cris Kuntadi melalui perwakilan Sesditjen Lavotas, menyambut baik roadmap yang diajukan Pemda Parimo.
Ia menyatakan komitmen Kemnaker untuk menjajaki sinergi program lebih lanjut dengan pemerintah daerah.
Turut hadir dalam audiensi tersebut, Sekda Parimo Zulfinasran, Kepala Disnakertrans Hendra Bangsawan, Plt. Kepala Dinas Sosial Tri Nugrah Adiyarta, serta anggota DPRD Parimo.
Mereka menyampaikan dukungan terhadap langkah Bupati Parimo dalam memperjuangkan kebijakan ketenagakerjaan yang berpihak kepada masyarakat.
Langkah ini menandai pergeseran peran Pemda Parimo dari penerima kebijakan menjadi pengusul dan pelaku perubahan.
Di tengah keterbatasan infrastruktur dan fiskal, Pemda menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat desa dalam pembangunan sumber daya manusia.
Transformasi ketenagakerjaan, kata Erwin, membutuhkan keberanian daerah untuk merumuskan solusi sesuai kebutuhan lokal.
“Parimo siap menjadi contoh bahwa daerah bisa menjadi motor penggerak perubahan,” tegasnya.
Sumber: Diskominfo Parimo
