JAKARTA, parimoaktual.com – Bupati Parigi Moutong (Parimo), Erwin Burase, bersama Wakil Bupati Abdul Sahid, mengikuti Retreat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gelombang II yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mulai Minggu, 22 Juni 2025.
Kegiatan berlangsung di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, dan dijadwalkan berakhir pada 26 Juni 2025.
Sebelum berangkat ke lokasi kegiatan, para peserta berkumpul di Plaza Kemendagri, Jakarta Pusat, dan dilepas secara resmi oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri. Rombongan kemudian melanjutkan perjalanan ke Bandung menggunakan kereta cepat Whoosh.
Retreat gelombang kedua ini diikuti oleh 86 kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyebut peserta terdiri dari tiga kategori, yaitu kepala daerah yang belum sempat ikut gelombang pertama, kepala daerah yang menjalani sengketa hasil Pilkada, serta kepala daerah hasil pemungutan suara ulang (PSU).
“Retreat ini menjadi ruang kontemplatif bagi para pemimpin daerah untuk meneguhkan kembali orientasi pengabdian kepada rakyat,” ujar Bima Arya yang juga bertindak sebagai “kepala sekolah” dalam kegiatan tersebut.
Materi retreat mencakup pemahaman tugas pokok kepala daerah, penguatan wawasan kebangsaan, serta strategi pemberantasan korupsi. Materi disampaikan oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk dari Lemhannas dan Kementerian Koordinator.
Bupati Erwin Burase menegaskan bahwa keikutsertaannya merupakan bentuk komitmen untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan adaptif terhadap tantangan zaman.
“Kami datang untuk belajar dan berbenah. Kami ingin membawa pulang bekal pengetahuan dan semangat baru guna memperkuat pelayanan publik di Parimo,” ungkap Erwin.
Ia juga menekankan pentingnya menyelaraskan visi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan nasional.
“Kami para kepala daerah tak bisa bekerja sendiri. Harus ada irama yang sejalan dengan arah kebijakan nasional. Retreat ini menjadi tempat yang tepat untuk menyamakan frekuensi itu,” tambahnya.
Sesuai ketentuan, peserta tidak diperkenankan membawa protokol, ajudan, atau tim dokumentasi. Hal ini menunjukkan bahwa retreat mengedepankan partisipasi personal para pemimpin tanpa atribut dan pengiring resmi. ***
