PARIMO, parimoaktual.com – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid, berjanji dan komitmen membangun Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) melalui sinkronisasi program lintas sektor.
Salah satunya, kata dia, pembukaan akses jalan ke kawasan pegunungan yang dihuni Komunitas Adat Terpencil (KAT) melalui program BERANI Lancar. Bahkan, ditargetkan tahun ini akses jalan dari Kecamatan Tinombo ke kawasan pegunungannya sudah mulai dibuka.
“Saya bahkan, kemarin sudah sempat ke sana untuk melihat langsung kondisinya,” ujar Anwar Hafid usai menghadiri acara serah terima jabatan Bupati dan Wakil Bupati Parimo di gedung DPRD setempat, Rabu (04/6/2025).
Ia mengaku telah menyampaikan kepada Bupati Parimo rencana pembukaan akses jalan ke Desa Sausu Salubanga di Kecamatan Sausu yang dinilai penting untuk menunjang konektivitas wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Lain halnya dengan bidang kelautan, Anwar Hafid lantas menyoroti maraknya aktivitas penangkapan ikan secara ilegal di perairan Teluk Tomini.
Ia berjanji akan menggandeng unsur TNI Angkatan Laut (AL) untuk melakukan patroli rutin guna menekan aktivitas ilegal fishing.
“Saya akan minta Danlanal untuk melakukan operasi rutin di wilayah perairan Sulteng, khususnya Teluk Tomini,” katanya.
Meski demikian, ia menekankan pentingnya pendekatan persuasif dan solusi berkelanjutan dalam menangani pelaku illegal fishing dengan memberikan alternatif mata pencaharian yang tidak merusak ekosistem laut.
“Yang terpenting adalah bagaimana merangkul mereka agar beralih ke pekerjaan yang lebih ramah lingkungan,” ungkapnya.
Ia berharap, Kabupaten Parimo dapat semakin maju, khususnya di sektor pertanian dan perikanan setelah dilantiknya bupati dan wakil bupati baru. Sebab, Kabupaten Parimo harus maju pertanian dan perikanannya.
Menurutnya, untuk mendukung peningkatan pelayanan publik dan pembangunan daerah, ia mendorong agar Bupati Parimo melakukan pelimpahan kewenangan kepada para camat. Sebab, penguatan peran kecamatan sangat penting untuk mempercepat pelayanan administrasi dan pemberdayaan masyarakat.
“Camat harus diberikan kewenangan dan anggaran. Dengan begitu, masyarakat di daerah terpencil seperti Moutong tak perlu lagi jauh-jauh ke ibu
