PARIMO, parimoaktual.com — DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, menggelar rapat paripurna serah terima jabatan (Sertijab) Bupati dan Wakil Bupati periode 2025–2030 di ruang sidang utama DPRD, Kota Parigi, Rabu, 4 Juni 2025.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Parimo, Alfres Tonggiroh, turut dihadiri Gubernur Sulawesi Tengah H. Anwar Hafid, Bupati Parimo H. Erwin Burase, Wakil Bupati H. Abdul Sahid, serta sejumlah pejabat daerah dan unsur Forkopimda.
Dalam sambutannya, Alfres menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Pilkada serentak 2024 yang berjalan aman dan tertib berkat sinergi berbagai pihak.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah, KPU, Bawaslu, seluruh pimpinan dan anggota partai politik, serta segenap masyarakat atas terselenggaranya Pilkada yang tertib, aman dan lancar,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pelaksanaan rapat paripurna ini merujuk pada ketentuan Surat Edaran Mendagri Nomor 100.2.4.3/4378/SJ tanggal 6 September 2024, yang mengatur agar kepala daerah terpilih menyampaikan pidato sambutan di hadapan DPRD usai serah terima jabatan.
“Sebagaimana diatur dalam Pasal 129 Tata Tertib DPRD Parimo, dengan ini rapat paripurna secara resmi saya nyatakan dibuka,” tegas Alfres.
Sementara itu, Gubernur Sulteng Anwar Hafid menyatakan kehadirannya sebagai bentuk dukungan penuh terhadap pemerintahan baru di Kabupaten Parimo.
“Semoga kehadiran saya menambah semangat Pak Bupati dan Wabup yang masih ‘baterai baru’, agar cahayanya mampu menerangi seluruh wilayah Parimo,” kata Anwar, disambut riuh hadirin.
Ia menegaskan, meski provinsi dan kabupaten sama-sama berstatus daerah otonom, gubernur mengemban fungsi tambahan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Namun, kata dia, hal yang kerap terlupakan adalah bahwa gubernur tidak memiliki wilayah dan rakyat secara langsung.
“Masyarakat dan wilayah itu milik bupati dan DPRD kabupaten. Maka, kami di provinsi harus bijak menyusun program agar tidak tumpang tindih,” ujarnya.
Anwar memaparkan rencana sinergi pembangunan antara Pemprov dan pemkab melalui pendekatan terintegrasi. Ia menginisiasi pertemuan teknis lintas instansi mulai dari bupati hingga kepala dinas guna menyusun program bersama sesuai arah pembangunan Sulteng.
“Program BERANI milik Pemprov harus terkoneksi dengan visi-misi kepala daerah. Misalnya BERANI Cerdas bisa mendukung janji Bupati dan Wabup untuk mempermudah akses pendidikan rakyat,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti capaian Universal Health Coverage (UHC) di Parimo yang telah mencapai 82 persen berkat bantuan Rp5 miliar dari Pemprov.
“Sekarang masyarakat cukup menunjukkan KTP untuk berobat, bahkan yang menunggak iuran BPJS sejak 13 April 2025 juga tetap dilayani. Pemprov sudah membayar Rp20 miliar ke BPJS,” ungkap Anwar.
Terkait infrastruktur, program BERANI Lancar diarahkan untuk membuka akses desa terpencil, seperti di Desa Sausu Salubanga, Kecamatan Sausu. Ia berkomitmen menyelaraskan program pembangunan melalui rapat kerja bersama bupati agar tidak terjadi duplikasi tugas.
“Ke depan kita akan duduk bersama dalam rapat kerja untuk memastikan peran masing-masing jelas dan sinergis,” pungkasnya. (abt)
