PARIMO, parimoaktual.com – Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, terus memperkuat peran dalam mengawal pelaksanaan program prioritas nasional di tingkat daerah.
Menurut Kepala Bidang Sosial dan Budaya (Sosbud) Bappelitbangda Parimo, Intje Pina, program prioritas nasional merupakan program yang ditetapkan pemerintah pusat sebagai fokus utama pencapaian target pembangunan nasional.
“Kami berperan sebagai penghubung antara perencanaan pusat dan daerah. Kami juga bertugas mengidentifikasi peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program-program tersebut,” ujar Intje di Parigi, Selasa (20/5/2025).
Ia mengatakan, untuk memastikan implementasi program prioritas nasional berjalan optimal, pihaknya menjalin sinergi dengan 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra.
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud)
2. Dinas Kesehatan (Dinkes)
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3P2KB)
4. Dinas Sosial (Dinsos)
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil)
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD)
8. Inspektorat Daerah
9. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (Dispurasda)
10. Sekretariat Dewan (Sekwan)
11. Sekretariat Daerah (Setda)
“Selain pendampingan, kami juga melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh 23 kecamatan di Kabupaten Parimo,” katanya.
Ia menambahkan, dua program utama yang saat ini menjadi perhatian khusus adalah percepatan penurunan angka stunting dan program terbaru dari pemerintah pusat, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kabupaten Parimo akan menyampaikan pemaparan terkait program MBG. Untuk itu, kami sedang melakukan pengumpulan data sebagai dasar pelaksanaan,” ungkapnya.
Dengan dukungan lintas sektor dan sinergi antar-OPD, Bappelitbangda Parimo optimistis dapat mewujudkan pembangunan yang selaras dengan arah kebijakan nasional dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (abt)
