JAKARTA, parimoaktual.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mengembangkan strategi inovatif guna mendukung konservasi laut dan ketahanan pangan nasional. Salah satu langkah terobosan yang dilakukan adalah penerapan Impact Bond Perikanan Skala Kecil, sebuah skema pendanaan berbasis hasil (outcome-based financing) yang melibatkan investor swasta untuk memperkuat ekonomi masyarakat pesisir sekaligus mencapai target konservasi.
Sekretaris Direktorat Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kusdiantoro, menegaskan pentingnya diversifikasi skema pendanaan untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan ekosistem laut Indonesia.
“Adanya kebijakan efisiensi anggaran menuntut kita lebih kreatif melakukan kolaborasi dan berinovasi, termasuk mengembangkan sumber pendanaan alternatif dalam mengelola kawasan konservasi,” ujar Kusdiantoro dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Jum’at (28/2/2025).
Menurutnya, skema pendanaan seperti Impact Bond memungkinkan investasi yang lebih terarah guna mendorong praktik perikanan berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan nelayan, serta melestarikan sumber daya laut.
Konservasi ekosistem laut memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan ekologi, keberlanjutan stok ikan komersial, serta mitigasi perubahan iklim. Namun, ancaman terhadap keanekaragaman hayati dan dampak aktivitas manusia menuntut langkah-langkah konservasi yang lebih inovatif dan berkelanjutan.
Saat ini, KKP menargetkan perlindungan 30 persen wilayah laut Indonesia sebagai kawasan konservasi dan Other Effective Area-Based Conservation Measure (OECM) hingga tahun 2045. Dengan luas kawasan konservasi yang telah mencapai 29,9 hektar, KKP bersama mitra menyusun rencana ekspansi hingga 97,5 hektar, serta menambah 10 juta hektar wilayah non-kawasan konservasi sebagai bagian dari OECM.
Dalam upaya menutup kesenjangan pembiayaan, KKP juga mendorong inovasi pendanaan alternatif, termasuk penerapan debt swap for nature dengan Pemerintah Amerika Serikat dan penerbitan obligasi karang (coral reef bond) bersama Bank Dunia.
Direktur Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan, Firdaus Agung, menambahkan KKP berupaya menciptakan mekanisme pendanaan yang lebih berkelanjutan, tidak hanya bergantung pada APBN, tetapi juga melalui skema investasi berbasis hasil, kerja sama dengan sektor swasta, dan instrument keuangan hijau lainnya.
“Langkah ini sejalan dengan komitmen Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, dalam menerapkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru, yang menyeimbangkan kepentingan ekologi maupun ekonomi demi keberlanjutan generasi mendatang,” ungkapnya.
Sumber : Humas KKP
