JAKARTA, parimoaktual.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di empat Daerah Otonom Baru (DOB) di wilayah Papua, yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Pembangunan ini bertujuan untuk memperkuat pusat pemerintahan di masing-masing daerah tersebut.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, menegaskan pihaknya aktif berkoordinasi dengan berbagai kementerian terkait, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum (PU), guna memastikan pembangunan infrastruktur yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berjalan sesuai rencana.
“Saat ini kami terus melakukan koordinasi dengan Kementerian PU untuk mempercepat proses pembangunan,” ujar Ribka saat ditemui di ruang kerjanya di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, pada Jum’at (24/1/2025).
Dalam rangka pengawalan percepatan pembangunan ini, Wamendagri bersama Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Restuardy Daud, telah bertemu dengan Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, di Kantor Kementerian PU.
Selain itu, Kemendagri juga menjadwalkan pertemuan dengan Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk membahas lebih lanjut langkah-langkah percepatan pembangunan infrastruktur.
Ia menjelaskan, beberapa infrastruktur yang menjadi prioritas mencakup pembangunan Kantor Gubernur, Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), dan Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP).
Infrastruktur ini menjadi kebutuhan mendesak sesuai dengan amanat Undang-Undang pembentukan DOB di Papua.
“Keberadaan kantor pemerintahan yang representatif sangat penting untuk mendukung pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan di empat DOB Papua,” katanya.
Selain koordinasi di tingkat pusat, kata dia, pihaknya juga mendorong para Pj Gubernur di masing-masing DOB Papua untuk proaktif dalam mendukung percepatan pembangunan. Pj Gubernur diminta memaksimalkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna menyelesaikan pembangunan yang menjadi tanggungjawab daerah.
“Kami mengawal berbagai pembangunan yang didanai APBN, tetapi langkah aktif dari daerah juga sangat diperlukan agar progres pembangunan di empat DOB ini dapat segera dirampungkan,” ungkapnya.
Sumber : Humas Kemendagri
