PARIMO, parimoaktual.com – Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Parigi Moutong (parimo), Sulawesi Tengah, mencatat penurunan angka kemiskinan dalam lima tahun terakhir. Persentase penduduk miskin berhasil ditekan dari 17 persen menjadi 14,2 persen pada tahun 2024.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bappelitbangda Parimo, Irwan, saat ditemui di Parigi, Senin, 20 Januari 2025.
Ia menekankan bahwa penurunan ini tidak lepas dari berbagai program lintas sektor yang dijalankan oleh pemerintah daerah.
“Penurunan kemiskinan ini merupakan hasil kerja bersama lintas sektor dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kolaborasi ini sangat berperan dalam menekan angka kemiskinan di Parimo,” ujarnya.
Irwan menjelaskan bahwa meskipun terjadi penurunan, garis kemiskinan yang ditetapkan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk Kabupaten Parimo cukup tinggi, yaitu sekitar Rp600 ribu per bulan. Angka ini tergolong besar jika dibandingkan dengan daerah lain.
Menurutnya, pengentasan kemiskinan di Parimo adalah tantangan yang kompleks karena status ekonomi warga dapat berubah setiap tahun tergantung pada garis kemiskinan yang berlaku.
“Sekarang seseorang mungkin tidak tergolong miskin, tapi tahun depan bisa masuk kategori tersebut jika penghasilannya berada di bawah garis kemiskinan,” jelasnya.
Sebagai solusi, Irwan mendorong pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk penciptaan lapangan kerja dan pengembangan usaha kecil menengah, sebagai strategi utama menurunkan kemiskinan.
Lebih lanjut, ia mengingatkan pentingnya penyaluran bantuan sosial oleh pemerintah desa sebelum waktu pendataan BPS yang dilakukan dua kali dalam setahun, yakni setiap bulan Maret dan September.
“Jika bantuan disalurkan sebelum pendataan, ini bisa memengaruhi data statistik sehingga persentase kemiskinan dapat ditekan,” tuturnya.
Irwan juga menyoroti pentingnya pengendalian inflasi, terutama menjelang hari besar keagamaan yang biasanya memicu lonjakan harga.
“Intervensi seperti operasi pasar dan distribusi gas elpiji harus dilakukan agar harga tetap stabil dan tidak memicu lonjakan inflasi yang berdampak pada kemiskinan,” pungkasnya. (abt)
