JAKARTA, parimoaktual.com – Plt Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir, mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk meningkatkan hasil produksi beras guna mengendalikan harga pangan. Salah satu langkah penting yang diusulkan adalah memastikan kualitas mesin penggiling padi di daerah tetap optimal.
Menurutnya, menjaga kualitas penggilingan padi sangat penting untuk meminimalkan pecahan beras hasil penggilingan. Hal ini berdampak pada penyerapan beras oleh Perum Bulog. Mengingat, Bulog memiliki kriteria tertentu untuk beras yang dapat diserap.
“Berkaitan dengan menggiling yang baik supaya pecahannya tidak banyak dan lain sebagainya. Ini juga perlu mendapatkan perhatian kita karena berdampak pada penyerapan Bulog,” ujar Tomsi dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Jakarta, pada Senin (23/12/2024).
Ia menekankan pentingnya menjaga kualitas hasil panen padi dari petani agar dapat diserap oleh Bulog maupun pasar.
Ia meminta Pemda untuk memeriksa kembali kondisi mesin penggilingan padi di daerah masing-masing. Selama ini, ia mengamati adanya penggunaan mesin penggiling dengan kualitas rendah yang menghasilkan beras kurang optimal.
Selain itu, ia mengingatkan Pemda untuk bersiap menghadapi musim penghujan yang diperkirakan berlangsung dari Desember 2024 hingga Februari 2025. Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), curah hujan tinggi dapat berdampak pada sektor pertanian, termasuk risiko banjir di sentra-sentra pertanian dan perkebunan.
“Jangan sampai hasil panen yang seharusnya bisa dipanen di Januari terendam banjir dan menjadi busuk. Hal-hal seperti ini harus diantisipasi secara serius oleh kepala daerah,” katanya.
Ia lantas menyarankan daerah-daerah yang rentan banjir untuk mengalokasikan anggaran khusus guna memodifikasi cuaca sebagai langkah mitigasi. Ia mencontohkan langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam menghadapi musim hujan.
“Saya minta kepala daerah, terutama gubernur di daerah-daerah yang menjadi langganan banjir, untuk menjalin komunikasi dan mengambil langkah proaktif seperti ini,” ungkap Tomsi.
Sumber : Humas Kemendagri
